Jakarta, AwakBerita.com – Polemik sengketa lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang melibatkan PT Hadji Kalla, PT GMTD (Lippo), dan nama besar Jusuf Kalla, memunculkan tuduhan serius: adanya keterlibatan sejumlah perwira tinggi TNI AD dalam eksekusi lahan tersebut. Namun, TNI Angkatan Darat (TNI AD) memberikan klarifikasi tegas bahwa institusi militer tidak terlibat secara resmi dalam proses eksekusi tersebut.
Latar Belakang Kasus
Eksekusi lahan yang persoalkan itu klaim lakukan pada 3 November 2025, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks jo No. 228/Pdt.G/2000/PN.Mks. Sejumlah pihak. Termasuk kuasa hukum PT Hadji Kalla. Menyebutkan adanya aparat militer di lokasi eksekusi. Bahkan, foto Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, yang menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), viral dan memicu tudingan bahwa Jenderal Maruli “menggunakan” pengaruh militer dalam sengketa lahan.
>Sementara itu, kuasa hukum PT Hadji Kalla menyatakan bahwa kehadiran jenderal bintang dua tersebut jangan anggap sepele. Mereka mempertanyakan netralitas dan dorongan di balik keterlibatan militer.
Klarifikasi dari TNI AD (Maruli)
- Inisiatif Pribadi
Kepala Staf AD, Jenderal Maruli Simanjuntak, menyatakan bahwa kehadiran Mayjen Adipati di lokasi eksekusi adalah atas “inisiatif pribadi”, bukan atas nama TNI AD. - Teguran Internal
Maruli menegaskan bahwa ia telah menegur Adipati terkait kehadiran di lokasi sengketa. “Oknum sudah ditegur,” kata Maruli. - Netralitas Institusi
Menurut Maruli, TNI AD tidak ada kaitan langsung dengan polemik lahan dan tidak mendukung salah satu pihak secara formal dalam sengketa tersebut.
Klarifikasi dari Mayjen Adipati
Mayjen Achmad Adipati Karna Widjaja sendiri memberi penjelasan: kehadirannya saat eksekusi bukan untuk “mengawal” atau mengambil bagian dalam pembacaan putusan. Menurut Adipati:
- Ia berada di luar pagar eksekusi, bukan di dalam area eksekusi yang sensitif.
- Tujuannya hadir adalah mengawasi agar tidak ada unsur TNI non-kewilayahan (seperti Kodim/Koramil) yang ikut campur dalam eksekusi.
- Kehadirannya juga kaitkan dengan agenda pribadi: acara reuni mantan anggota Danintel Makassar dan lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan.
Tanggapan Publik dan Kontroversi
- Kecurigaan dari JK
Jusuf Kalla (JK), yang lahan keluarganya terlibat, melalui kuasa hukumnya menyebut ada kejanggalan atas kehadiran perwira tinggi militer saat eksekusi. - Tuduhan “Mafia Tanah”
Aktivis politik dan mantan pejabat publik, seperti Said Didu, menuduh adanya “beking” aparat dalam proses lahan tersebut. - Tuntutan Transparansi
Dengan klarifikasi dari TNI AD dan Adipati, publik mendesak agar ya semua fakta terkait eksekusi lahan dapat buka secara jelas. Ada desakan agar lembaga militer tetap menjaga netralitasnya dan tidak cap “alat beking”.
Mengapa Ini Penting
- Integritas TNI
Tuduhan keterlibatan militer dalam sengketa sipil bisa merusak reputasi TNI AD sebagai institusi netral dan profesional. - Keadilan Agraria
Sengketa lahan terutama yang bernilai strategis. Menjadi isu panas di Indonesia; keterlibatan militer bisa menambah dimensi kekuatan dan tekanan pada proses hukum. - Kepercayaan Publik
Klarifikasi seperti ini penting demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI AD. Ketika dugaan muncul, respons transparan menjadi kunci. - Kepemimpinan Internal
Teguran dari KSAD ke Adipati menunjukkan adanya mekanisme penegakan disiplin di internal TNI AD, meskipun masih banyak pertanyaan publik tentang bagaimana “oknum” militer bisa hadir di lokasi sensitif.
TNI AD melalui Kepala Staf Jenderal Maruli Simanjuntak telah memberikan konfirmasi bahwa Staf Khusus KSAD, Mayjen Achmad Adipati, tidak mewakili institusi dalam eksekusi lahan Makassar. Kehadirannya klaim atas inisiatif pribadi dan hanya bersifat pengawasan. Meski demikian, publik terus menyoroti keterlibatan perwira tinggi militer dalam sengketa sipil. Menuntut klarifikasi lebih lanjut agar tidak merusak citra TNI dan memperkuat keadilan dalam kasus agraria.
