Jakarta, AwakBerita.com – Menteri Imipas menegaskan bahwa mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Enemawira tidak akan berikan jabatan baru di lingkungan kementerian. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam struktur birokrasi. Keputusan tegas ini muncul setelah munculnya berbagai pertanyaan publik terkait penempatan pejabat yang sebelumnya menghadapi dugaan maladministrasi. Menteri Imipas menegaskan bahwa setiap penempatan jabatan akan mempertimbangkan rekam jejak dan kinerja sebelumnya.
Alasan Penolakan Jabatan bagi Eks Kalapas Enemawira
Menurut Menteri Imipas, keputusan untuk tidak memberikan jabatan baru kepada mantan Kalapas Enemawira dasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami tidak bisa mengabaikan rekam jejak seseorang dalam menempati posisi strategis. Integritas pejabat publik harus menjadi prioritas utama,” ujar Menteri dalam konferensi pers kemarin.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat lain agar selalu menjaga profesionalisme dan etika kerja. Meskipun mantan Kalapas Enemawira telah menyelesaikan masa tugasnya, kementerian memastikan bahwa tidak ada jabatan yang berikan secara otomatis tanpa evaluasi menyeluruh. Keputusan ini juga mendapat dukungan dari masyarakat dan organisasi pengawas birokrasi yang menilai langkah Menteri Imipas tepat untuk menjaga kredibilitas lembaga.
“Pemerintah menunjukkan konsistensi dalam menegakkan aturan dan menempatkan pejabat yang benar-benar layak,” kata salah seorang analis kebijakan publik.
Dampak dan Tindak Lanjut Kementerian
Keputusan Menteri Imipas pandang sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih luas. Dengan menegaskan bahwa mantan Kalapas Enemawira tidak akan menempati jabatan baru, kementerian ingin mendorong budaya kerja yang lebih transparan dan profesional. Selain itu, kementerian juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat lainnya untuk memastikan setiap penempatan jabatan berdasarkan meritokrasi. Langkah ini harapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di masa depan.
Menteri Imipas menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat pribadi, tetapi murni untuk menjaga standar etika dan integritas di lingkungan kementerian. Semua pejabat harapkan dapat belajar dari keputusan ini dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Keputusan tegas ini sekaligus menjadi contoh bagi seluruh jajaran birokrasi bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menempati jabatan publik. Dengan langkah ini, Menteri Imipas menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.
