AwakBerita.Com – Pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapat peringatan keras terkait penggunaan fasilitas operasional. Mobil operasional yang sediakan untuk mendukung distribusi program tidak boleh gunakan untuk kepentingan di luar tugas resmi, termasuk belanja bahan makanan ke pasar. Jika melanggar, dapur MBG terancam suspend atau hentikan sementara dari program.
Kebijakan ini menjadi perhatian setelah adanya temuan penggunaan kendaraan operasional untuk aktivitas yang nilai tidak sesuai aturan. Program MBG sendiri berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Aturan Penggunaan Mobil Operasional MBG
Mobil operasional dalam program MBG sejatinya peruntukkan bagi distribusi makanan bergizi ke sekolah atau titik pembagian resmi. Kendaraan tersebut merupakan aset program yang penggunaannya harus sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Pihak pengawas menegaskan bahwa penggunaan mobil untuk belanja ke pasar tradisional atau keperluan lain di luar distribusi resmi bisa anggap pelanggaran administratif. Meski belanja bahan makanan merupakan bagian dari aktivitas dapur, mekanismenya harus mengikuti sistem logistik yang telah tentukan.
Jika dapur MBG tetap menggunakan mobil operasional untuk belanja langsung ke pasar tanpa izin atau skema resmi, maka sanksi tegas dapat jatuhkan. Mulai dari teguran tertulis, evaluasi operasional, hingga suspend sementara dari program.
Langkah ini ambil untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas program nasional tersebut. Mengingat MBG menyangkut anggaran besar dan kepentingan publik, pengawasan lakukan secara ketat dan berlapis.
Risiko Suspend dan Dampaknya bagi Dapur MBG
Suspend bukan sekadar peringatan biasa. Jika dapur MBG suspend, maka distribusi makanan dari dapur tersebut akan hentikan sementara. Hal ini tentu berdampak pada penerima manfaat, termasuk siswa sekolah yang mengandalkan program tersebut.
Selain itu, reputasi pengelola dapur juga dapat tercoreng. Evaluasi menyeluruh biasanya lakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas atau potensi pelanggaran lain. Jika temukan pelanggaran berulang, bukan tidak mungkin kerja sama putus secara permanen.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, setiap pelaksana di lapangan harapkan mematuhi seluruh aturan yang berlaku.
Penggunaan kendaraan operasional memang terlihat sebagai hal teknis, namun dampaknya bisa besar jika tidak sesuai ketentuan. Selain soal administrasi, hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan aset negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Pengelola dapur imbau untuk memahami kembali kontrak kerja sama dan SOP yang telah sepakati. Jika membutuhkan kendaraan untuk belanja bahan pangan, sebaiknya menggunakan armada non-operasional atau mengikuti skema distribusi resmi yang telah tetapkan oleh koordinator wilayah.
Transparansi dalam pengadaan bahan baku juga menjadi kunci keberhasilan program. Dengan sistem yang tertata dan disiplin terhadap aturan, MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan tanpa hambatan administratif.
Peringatan ini menjadi pengingat bahwa setiap fasilitas negara memiliki batas penggunaan yang jelas. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya menghindarkan dari sanksi suspend, tetapi juga menjaga keberlangsungan program demi kepentingan masyarakat luas.
