Jakarta, AwakBerita.com – Anggota Komisi III DPR menegaskan bahwa Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 merupakan penerjemahan substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Regulasi ini harapkan memberikan kepastian hukum bagi implementasi keputusan MK di lapangan, sekaligus memastikan kebijakan kepolisian sesuai dengan konstitusi.
Latar Belakang Perkap 10/2025
Perkap 10/2025 terbitkan sebagai respons terhadap putusan MK terkait [sebutkan pokok perkara atau isu hukum yang relevan, misalnya hak-hak warga negara, prosedur hukum, atau kebijakan kepolisian]. Anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa penerapan Perkap ini penting untuk menindaklanjuti keputusan MK secara tepat dan terstruktur. Menurut DPR, Perkap 10/2025 tidak menambah substansi hukum baru, tetapi menjabarkan dan menerjemahkan putusan MK agar lebih mudah pahami dan terapkan oleh jajaran kepolisian maupun masyarakat.
Tujuan dan Manfaat Perkap
Beberapa tujuan utama Perkap 10/2025 antara lain:
- Mewujudkan kepastian hukum bagi aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjalankan prosedur hukum.
- Menjamin implementasi putusan MK berjalan konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia.
- Menyederhanakan prosedur operasional kepolisian agar sesuai dengan konstitusi dan putusan pengadilan.
- Menghindari multitafsir atau kesalahan implementasi yang dapat menimbulkan konflik hukum.
Dengan penerapan yang tepat, DPR berharap Perkap ini menjadi panduan praktis bagi kepolisian dan mendukung terciptanya kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
Pernyataan Anggota Komisi III DPR
Dalam rapat kerja dan sosialisasi Perkap 10/2025, anggota Komisi III DPR menekankan bahwa:
“Perkap 10/2025 bukan menambah hukum baru, tetapi sebagai penerjemahan putusan MK agar kepolisian dapat menjalankan kebijakan secara tepat dan konstitusional. Kepastian hukum adalah hak warga negara, dan Perkap ini membantu mewujudkannya.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa regulasi tersebut bersifat implementatif dan bertujuan menjaga keselarasan antara putusan MK dan praktik kepolisian di lapangan.
Implementasi di Lapangan
Perkap 10/2025 mulai terapkan di seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Pelatihan dan sosialisasi lakukan agar seluruh anggota memahami substansi putusan MK yang terjemahkan dalam regulasi ini. Selain itu, DPR mendorong pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan Perkap 10/2025 berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum yang harapkan.
Perkap 10/2025 merupakan langkah strategis untuk menerjemahkan substansi putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam regulasi kepolisian. Menurut DPR, penerapan Perkap ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keselarasan antara kebijakan kepolisian dan putusan MK, serta memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Dengan regulasi yang jelas, harapkan kepolisian dapat bertindak lebih efektif dan konstitusional, sementara masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tegas.
