Jakarta, AwakBerita.Com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan seorang lurah dan kepala dinas (Kadis) karena anggap tidak aktif dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayahnya. Keputusan ini umumkan oleh pihak pemerintah daerah setelah evaluasi kinerja terkait respons bencana, termasuk banjir dan tanah longsor yang beberapa kali melanda wilayah Tapteng.
Penonaktifan lakukan untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Pihak berwenang menekankan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Dan ketidakaktifan dalam menghadapi kondisi darurat dapat membahayakan masyarakat serta memperlambat proses mitigasi.
Berdasarkan laporan, lurah dan Kadis yang nonaktifkan sebelumnya menunjukkan kurangnya koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait. Hal ini termasuk dalam kategori tidak responsif terhadap laporan warga dan lambat menindaklanjuti langkah-langkah darurat, sehingga berdampak pada penanganan bencana yang kurang optimal.
Langkah tegas pemerintah ini juga menjadi peringatan bagi pejabat lainnya agar lebih proaktif dalam menghadapi situasi darurat. Penonaktifan sementara lakukan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut atau penunjukan pejabat pengganti yang mampu mengelola situasi bencana dengan cepat dan efektif.
Dampak Penonaktifan dan Upaya Perbaikan Penanganan Bencana
Keputusan menonaktifkan lurah dan Kadis di Tapteng mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media lokal. Banyak warga yang menyambut positif langkah tegas pemerintah karena nilai dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana di daerah rawan banjir dan tanah longsor ini.
Selain itu, pemerintah daerah menekankan bahwa langkah ini bukan semata-mata untuk memberi sanksi. Tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki sistem penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Tapteng akan lebih dorong untuk bekerja sama dengan pejabat yang baru tunjuk atau pejabat pengganti. Agar koordinasi, komunikasi, dan tindakan lapangan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
Pihak pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan dan simulasi bencana bagi seluruh pejabat desa, lurah, dan kepala dinas agar tanggap darurat menjadi prioritas. Dengan sistem yang lebih terstruktur, harapkan penanganan bencana dapat meminimalkan kerugian materi dan korban jiwa di masa mendatang.
Sementara itu, masyarakat imbau tetap mengikuti arahan pemerintah daerah dan BPBD, melaporkan setiap potensi bencana, dan bersiap menghadapi kondisi darurat. Penonaktifan lurah dan Kadis ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab publik harus jalankan dengan serius, terutama ketika keselamatan warga terancam.
Ke depan, langkah ini harapkan menjadi contoh bagi pejabat lain agar lebih disiplin, responsif, dan proaktif dalam menghadapi bencana. Penegakan tanggung jawab ini harapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.
