Quito Ekuador, AwakBerita.com — Warga Ekuador menghadapi salah satu momen politik paling penting sejak beberapa tahun terakhir. Pada 16 November 2025, hampir 14 juta pemilih memberikan suara dalam referendum nasional yang tak hanya mempertanyakan keberadaan pangkalan militer asing, tetapi juga rencana penyusunan konstitusi baru sebuah langkah yang digagas oleh Presiden Daniel Noboa sebagai bagian dari strategi menanggulangi kekerasan terkait narkoba.
Latar Belakang: Krisis Keamanan yang Memburuk
Ekuador tengah menghadapi lonjakan kekerasan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menjadi jalur transit penting bagi kartel narkoba karena lokasinya strategis antara Kolombia dan Peru. Angka pembunuhan melonjak, dan pemerintah Noboa menyatakan bahwa kejahatan lintas negara menuntut respons internasional yang lebih agresif.
Presiden Noboa berargumen bahwa membuka kembali pangkalan militer asing termasuk, kemungkinan, kehadiran militer AS akan memperkuat kerja sama intelijen dan upaya penanggulangan kartel.
Isu-Isu dalam Referendum
Referendum ini menanyakan empat pertanyaan utama kepada rakyat:
- Mengizinkan pangkalan militer asing Jika disetujui, amandemen konstitusi akan menghilangkan larangan lama atas instalasi militer asing di Ekuador.
- Mendirikan majelis konstituante Untuk menyusun konstitusi baru yang, menurut pendukung, akan memberi pemerintah wewenang lebih besar dalam menghadapi krisis keamanan.
- Pengakhiran pendanaan publik untuk partai politik Bagian dari upaya reformasi struktural demi efisiensi dan pemangkasan birokrasi.
- Mengurangi jumlah anggota Dewan Nasional (National Assembly) Dari 151 kursi menjadi 73 kursi, yang klaim dapat menghemat anggaran negara.
Pro dan Kontra: Pertarungan Nilai dan Kedaulatan
Pendukung usaha Presiden Noboa menyatakan bahwa reformasi ini tak bisa tunda lagi. Mereka berargumen bahwa Ekuador hanya mampu menghadapi jaringan kejahatan terorganisir dengan dukungan militer dan intelijen asing, terutama dari negara-negara sahabat.
Namun, kritik keras dari kelompok oposisi dan masyarakat adat juga bergema. Mereka khawatir bahwa pangkalan asing akan mengancam kedaulatan nasional. Beberapa tokoh menyebut bahwa kehadiran militer asing bisa manfaatkan untuk agenda geopolitik, dan bukan solusi jangka panjang bagi akar permasalahan krisis sosial dan ekonomi.
Mereka juga memperingatkan bahwa konstitusi baru bisa memperkuat kekuasaan eksekutif dan melemahkan pengawasan yudikatif dan legislatif.
Persetujuan Referendum oleh Lembaga Pemilu
Dewan Pemilihan Nasional (CNE) Ekuador telah menyetujui penyelenggaraan referendum ini setelah Presiden Noboa menandatangani dekrit eksekutif. Meskipun demikian, terdapat tantangan hukum terkait rencana majelis konstituante: beberapa putusan pengadilan konstitusi menunda proses tersebut, menyebabkan ketegangan antara cabang eksekutif dan yudikatif.
Harapan dan Risiko di Tengah Pilihan Rakyat
Bagi Noboa, kemenangan dalam referendum akan menjadi mandat kuat untuk reformasi keamanan dan politik. Dia berharap bahwa kerjasama militer internasional bisa menghentikan arus narkoba dan menekan tingginya angka kekerasan.
Di sisi lain, penolakan terhadap ide tersebut bisa memperkuat oposisi dan mempertahankan status quo, yang mungkin sulit untuk menangani masalah kriminalitas transnasional. Ada juga kekhawatiran bahwa perubahan konstitusional dapat melemahkan kontrol demokratis jika buat tanpa checks and balances yang cukup.
Dampak Global
Jika pangkalan asing izinkan, Ekuador bisa menjadi titik strategis penting lagi dalam operasi internasional melawan narkoba. Di satu sisi, ini bisa memperkuat posisi negara di kancah geopolitik; di sisi lain, membuka celah bagi campur tangan asing dalam urusan dalam negeri.
Referendum di Ekuador bukan sekadar soal keamanan ini soal identitas dan kedaulatan nasional. Rakyat harus memilih antara pendekatan keras dengan dukungan militer asing dan reformasi radikal konstitusional, atau menjaga independensi dengan risiko mempertahankan kelemahan struktural dalam menghadapi kejahatan transnasional. Hasilnya perkirakan akan sangat memengaruhi arah masa depan politik, hukum, dan keamanan negara ini.
