AwakBerita.Com – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, pemerintah kini menurunkan skor penilaian risiko napi. Kebijakan ini bertujuan membuka lebih banyak kesempatan bagi narapidana mengikuti latihan kerja sebagai bagian dari rehabilitasi dan persiapan reintegrasi ke masyarakat.
Penilaian risiko napi selama ini menjadi acuan dalam menentukan hak dan program yang bisa ikuti oleh narapidana. Semakin tinggi skor risiko, semakin ketat pembatasan yang berikan, termasuk akses terhadap pelatihan kerja. Dengan menurunkan skor tersebut, napi yang sebelumnya anggap berisiko tinggi kini bisa ikut program pelatihan dan pembinaan kerja yang mendukung keterampilan mereka.
Menurut Kementerian Hukum dan HAM, strategi ini tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan berbasis keterampilan. Narapidana beri kesempatan untuk mengikuti pelatihan vokasi, mulai dari perbengkelan, pertukangan, hingga teknologi informasi. Hasilnya, mereka harapkan memiliki kompetensi yang lebih siap saat kembali ke masyarakat.
Memuat Evaluasi Berkala
Selain itu, program ini juga memuat evaluasi berkala terhadap perilaku narapidana. Skor penilaian risiko tidak serta-merta turun, tetapi lakukan secara bertahap berdasarkan disiplin, kepatuhan, dan partisipasi dalam kegiatan positif. Dengan sistem ini, napi termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang baik karena peluang mengikuti latihan kerja menjadi insentif yang nyata.
Dampak positif dari kebijakan ini sudah terlihat dalam beberapa lapas percontohan. Narapidana yang mengikuti pelatihan kerja menunjukkan perubahan sikap, peningkatan produktivitas, dan semangat belajar. Hal ini sekaligus menurunkan angka konflik dan pelanggaran di dalam lapas. Para ahli menyebut pendekatan ini sebagai kombinasi antara “penegakan disiplin dan pembinaan soft skill”.
Selain itu, program ini membantu mempersiapkan narapidana menghadapi tantangan setelah bebas. Dengan keterampilan yang peroleh, peluang mereka mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha meningkat, sehingga risiko residivisme pun menurun. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa rehabilitasi harus mempersiapkan narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif.
Namun, keberhasilan program ini bergantung pada koordinasi antara petugas lapas, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Pelatihan yang relevan dan dukungan lapangan kerja pasca-pembebasan menjadi kunci utama agar skor risiko yang turunkan berdampak nyata pada pembinaan dan reintegrasi.
Dengan demikian, kebijakan penurunan skor risiko napi bukan hanya soal angka di sistem penilaian, tetapi langkah strategis dalam memperluas akses pembinaan berbasis latihan kerja. Narapidana yang semula terbatas kini punya peluang nyata untuk mengubah masa depan mereka melalui keterampilan produktif.
