Jakarta, AwakBerita.com – Anggota DPR RI meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menetapkan banjir yang melanda Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sebagai bencana nasional. Permintaan ini muncul setelah curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah, berdampak pada ribuan warga, merusak rumah, dan memutus akses jalan. Pernyataan ini sampaikan dalam rapat koordinasi darurat antara DPR dengan pihak terkait, sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana, distribusi bantuan, dan rehabilitasi infrastruktur.
Dampak Banjir Aceh dan Sumut
Banjir yang melanda Aceh dan Sumut menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi manusia maupun infrastruktur:
- Korban terdampak: ribuan warga mengungsi di posko darurat
- Infrastruktur rusak: jembatan, jalan, dan rumah warga terendam
- Transportasi terhambat: arus logistik dan transportasi umum terganggu
Anggota DPR menekankan bahwa penetapan bencana nasional akan mempermudah koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Serta mempercepat bantuan logistik dan dana penanganan bencana.
Alasan Permintaan DPR
Beberapa alasan DPR mendorong penetapan bencana nasional antara lain:
- Percepatan Penanganan: Status bencana nasional memungkinkan pemerintah pusat mengerahkan sumber daya lebih cepat.
- Koordinasi Antar Lembaga: Membantu BPBD, TNI, Polri, dan Kementerian terkait dalam menangani korban dan distribusi bantuan.
- Rehabilitasi Infrastruktur: Mempercepat perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang terdampak.
- Perlindungan Warga: Memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Dengan status bencana nasional, koordinasi dan bantuan bisa lebih cepat, sehingga warga terdampak mendapatkan pertolongan segera,” kata salah satu anggota DPR.
Tanggapan Pemerintah
Pihak Kementerian Pertahanan dan BNPB masih melakukan pendataan wilayah terdampak dan menilai apakah kondisi banjir di Aceh dan Sumut memenuhi kriteria bencana nasional. Proses ini meliputi peninjauan lapangan, evaluasi kerusakan, dan jumlah korban terdampak.
Sementara itu, pemerintah daerah setempat terus melakukan evakuasi warga, mendirikan posko darurat. Dan menyalurkan bantuan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Harapan DPR dan Masyarakat
Anggota DPR berharap pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan lebih cepat dan efektif. Selain itu, masyarakat minta tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan atau tanah longsor, terutama di daerah rawan. Langkah ini juga harapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana, agar kerugian akibat bencana serupa dapat minimalkan di masa depan.
Banjir Aceh dan Sumut telah menimbulkan kerugian besar bagi warga dan infrastruktur. Permintaan DPR kepada Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana nasional dianggap penting agar penanganan, bantuan, dan rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Keputusan ini harapkan memberikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan.
